www.hukumnasional.com.ǁJakarta,13 Agustus 2026-Transjakarta bakal mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu, DPRD DKI Jakarta menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi tantangan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, warga Kepulauan Seribu harus memiliki fasilitas yang sama dengan di Jakarta daratan.
“Warga Kepulauan Seribu harus mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga daratan. Itu yang pertama ya. Jadi, sekarang sangat timpang di Kepulauan Seribu,” kata pria yang akrab disapa MTZ dikutip, Kamis (13/8/2026).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebenernya sudah mengoperasikan layanan transportasi laut Kepulauan Seribu, yakni, Jakboat.
Layanan tersebut selanjut akan diambil alih Transjakarta sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Jakbot menurut MTZ, saat ini beroperasi dengan jadwal dan tarif yang dinilai kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat.
“Nah, tantangannya adalah pertama, memang harus lebih baik daripada Jakboat,” ucap MTZ.
Jadwal layanan transportasi laut harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan faktor keamanan dan kelabilan cuaca.
“Jadwalnya jangan kemudian orang bisa dari Kepulauan Seribu ke Jakarta terus pulangnya nggak bisa gitu ya. Jadwal tuh harus benar-benar bolak-baliknya tuh diatur, ya”
“Kemudian kesalamatannya tentu saja, tentu lebih tinggi ya, safety-nya di laut daripada di darat. Nah, ini Transjakarta harus bisa melihat hal tersebut,” paparnya.
Tak kalah penting lanjut dia soal tarif, Transjakarta harus bisa merancang tarif yang sesuai dengan daya beli masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan.
Jakboat yang dikelola Dishub DKI Jakarta diketahui memiliki tarif sekitar R40.000, angka tersebut tentu masih terbilang tinggi jika dibanding layanan Transjakarta di darat.
“Itu sangat berat ya untuk bolak-balik untuk warga Kepulauan Seribu. Jadi, kita harapkan oke Transjakarta yang mengambil, tapi kemudian tetap ada PSO (public service Obligation),” terangnya.
Sehingga tarif yang ditetapkan bisa terjangkau, tidak membebani masyarakat yang memiliki kebutuhan layanan transportasi laut.
“Saya kira ini merupakan tantangan untuk Transjakarta. Transjakarta sudah sukses untuk membuat rute atau jalur darat itu yang terpanjang bagaimana kemudian membuat untuk trans laut,” pungkasnya.
Transjakarta Kelola Transportasi Laut
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana pengalihan pengelolaan transportasiKepulauan Seribudari Dishub DKI kepada Transjakarta.
Pramono menyebut kebijakan tersebut diambil untuk membuat pengelolaan transportasiKepulauan Seribulebih efisien dan profesional.
“Sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta untuk menangani transportasiKepulauan Seribuyang selama ini sepenuhnya di-handle oleh Dinas Perhubungan dan sebagian juga oleh para pelaku di lapangan yang rata-rata adalah masyarakat Pulau Seribu sendiri,” kata Pramono saat ditemui di kawasan RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).
Pramono menilai pola pengelolaan sebelumnya belum efisien.
Ia kemudian melihat performa Transjakarta yang saat ini mengelola ribuan armada di lima wilayah Jakarta sebagai salah satu pertimbangan untuk memperluas peran perusahaan tersebut.
“Pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di perkotaan maksudnya, di lima wilayah yang ada, performa dari Transjakarta sekarang ini cukup sangat baik, mengelola kurang lebih hampir 10.000 bus, lebih bahkan,” ujar Pramono.
Pramono juga menyebut jumlah pengguna Transjakarta mengalami peningkatan hingga 14,99 persen pada bulan sebelumnya.
Menurut dia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Transjakarta menjadi salah satu alasan Pemprov DKI memberikan peran lebih besar kepada perusahaan tersebut.
Meski demikian, pengalihan pengelolaan transportasiKepulauan Seribubelum langsung diterapkan.
Pemprov DKI masih mematangkan mekanisme pengalihan, termasuk menyesuaikan sejumlah regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur.
“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus mengubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya,” kata Pramono.
Tarif Terjangkau
Soal tarif, Pramono memastikan Pemprov DKI akan mengupayakan biaya perjalanan yang lebih terjangkau setelah pengelolaan transportasi dilakukan oleh Transjakarta.
“Yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” tuturnya.
Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menjelaskan, tahap awal pengalihan akan dilakukan melalui pengambilalihan pengoperasian kapal-kapal milik Dishub DKI Jakarta.
Artinya, rencana tersebut bukan berarti armada bus Transjakarta akan digunakan untuk melayani perjalanan menujuKepulauan Seribu.
“Tahap awal TJ akan serah kelola pengoperasian kapal-kapal Dishub, selanjutnya menata pola transportasi diKepulauan Seribu,” kata Welfizon.
