www.hukumnasional.com.ǁJakarta,1 Desember 2025-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DPRD DKI Jakarta, Adnan Taufiq, menegaskan digitalisasi aset merupakan langkah strategis untuk memangkas praktik percaloan.
Menurut Adnan, digitalisasi juga menjadi kunci mempercepat proses pemanfaatan aset oleh masyarakat maupun investor tanpa harus melalui pihak ketiga.
“Semua masyarakat bisa mengakses tanpa melalui perantara, langsung melihat mana si aset DKI yang bisa gua manfaatin, mana si aset DKI yang bisa dikerjasamain,” ujar Adnan, Senin (1/12/2025).
Dia menambahkan, pemanfaatan aset daerah selama ini sering terkendala minimnya keterbukaan informasi.
Banyak warga maupun pelaku usaha kesulitan mengetahui lokasi, luas, hingga potensi pemanfaatan aset tanpa bantuan pihak ketiga.
Karena itu, Pansus mendorong agar Raperda BMD mempertegas kewajiban Pemprov DKI untuk menyediakan platform digital terintegrasi yang menampilkan seluruh data aset secara lengkap dan transparan.
Adnan menyebut, keterbukaan informasi bukan hanya memudahkan warga, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas.
“Dengan prinsip keterbukaan publik semua bisa optimal dalam hal pemanfaatan aset,” tegasnya.
Ia menyebut, setelah sistem digital tersebut siap, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) harus aktif mempromosikan platform itu sebagai pintu masuk pemanfaatan aset oleh publik.
“BPAD tinggal mempromosikan ini, kita ada loh website, kita ada loh marketplace,” kata Adnan.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menilai keterbukaan informasi aset bukan hanya menyangkut efisiensi.
Digitalisasi aset juga berfungsi melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat membeli atau menyewa lahan dengan informasi yang tidak valid, terutama bagi pendatang atau pelaku usaha baru.
“Supaya aset-aset di Jakarta ini bisa dimanfaatkan untuk pendapatan dan juga membantu masyarakat yang ingin berusaha,” kata Lukmanul.
