www.hukumnasional.com.ǁJakarta,29 September 2025-Gelombang aksi unjuk rasa kembali mewarnai ibu kota hari ini, pada Senin 29 September 2025.
Sejumlah elemen masyarakat dan juga berasal dari Forum Peduli BBM Swasta (FPBS) dijadwalkan menggelar demonstrasi dengan titik kumpul utama di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Aksi tersebut diperkirakan berlangsung sejak siang hingga sore, dengan fokus sorotan pada isu harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Aparat kepolisian pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menurunkan personel pengamanan untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi.
Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, sebanyak 5.359 personel gabungan disebar di wilayah Jakarta Pusat.
“Kekuatan pengamanan wilayah Jakarta Pusat sebanyak 5.359 personel gabungan,” kata Ipda Ruslan, Senin (29/9/2025) .Bahan bakar minyak dan difokuskan di satu tempat yakni di kawasan Monas.
“Hanya satu lokasi (hari ini),” terangnya.
Ipda Ruslan menekankan bahwa pengamanan akan dilakukan secara persuasif.
“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Ruslan.
Diketahui, Forum Peduli BBM Swasta (FPBS) bersama sejumlah elemen massa akan melakukan aksi penyampaian pendapat.
FPBS adalah kelompok atau wadah yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha yang peduli terhadap kebijakan bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang berdampak pada sektor swasta.
FPBS muncul sebagai respons atas regulasi distribusi dan harga BBM yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha non-BUMN.
Tujuan utama FPBS adalah mendorong transparansi dan keadilan dalam kebijakan energi nasional. Menuntut agar distribusi BBM tidak dimonopoli oleh BUMN, melainkan memberi akses yang adil bagi swasta. Menyuarakan aspirasi terkait perizinan, kuota, dan sistem distribusi yang dianggap diskriminatif.
Sebelum aksi unjuk rasa ini berlangsung, FPBS menyoroti regulasi distribusi dan harga BBM yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha swasta.
Mereka meminta transparansi dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan energi nasional.
FPBS menuntut agar distribusi BBM tidak hanya dimonopoli oleh BUMN, melainkan juga memberi ruang bagi swasta secara adil.
Termasuk perizinan, kuota, dan sistem distribusi yang dinilai diskriminatif.
Untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini, polisi mengerahkan ribuan personel.
Aksi penyampaian pendapat ini digelar di kawasan silang monas Jakarta Pusat.
Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang.
Namun harus dilakukan damai.
“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.
.
