www.hukumnasional.com.ǁJakarta,3 Januari 2026-Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi banjir rob saat terjadi fenomena Supermoon.
Yuke menilai, fenomena Supermoon yang kini semakin sering terjadi dalam setahun berpotensi memicu kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada wilayah pesisir Jakarta.
“Fenomena Supermoon ini bukan sekadar fenomena biasa. Dulu mungkin setahun sekali, sekarang bisa berkali-kali,” ujar Yuke, Jumat (2/1/2026).
Ia mengingatkan, selain banjir rob, dampak lain yang juga perlu diantisipasi adalah cuaca ekstrem seperti angin puting beliung yang dapat membahayakan keselamatan warga.
Menurut Yuke, pemantauan kondisi lingkungan dan langkah pencegahan harus dilakukan secara serius, terutama terhadap rumah-rumah warga yang berada di kawasan rawan.
“Kondisi bangunan yang rawan angin puting beliung dan pohon-pohon harus dicek dan diantisipasi,” katanya.
Yuke menegaskan, mitigasi risiko bencana merupakan tanggung jawab penuh Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas mitra kerja, khususnya dalam penanganan potensi banjir rob di seluruh kawasan pesisir Ibu Kota.
“Langkah antisipatif dan koordinasi yang solid sangat penting agar dampak bencana bisa diminimalisir dan keselamatan warga tetap terjaga,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengatakan, antisipasi penanganan dan perlindungan menyeluruh terhadap warga terdampak banjir rob di pesisir Jakarta Utara sangat penting.
Pemprov DKI Jakarta wajib memastikan proses evakuasi berlangsung cepat dan aman. Terutama bagi kelompok rentan seperti Lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
“Perlu menyediakan lokasi pengungsian layak dengan fasilitas memadai. Begitu pula sanitasi yang baik. Pasokan air bersih, layanan kesehatan, serta bantuan sosial darurat. Seperti selimut, makanan bergizi, dan kebutuhan dasar lain,” kata Ali.
Pemprov DKI Jakarta perlu menyosialisasikan rencana jangka panjang terkait penanggulangan banjir rob terhadap masyarakat pesisir.
Rencana jangka panjang terkait penanggulangan banjir rob juga perlu disosialisasikan ke masyarakat, agar dipahami arah kebijakan pemerintah.
“Sosialisasi ini diperlukan agar warga memahami arah kebijakan, termasuk kemungkinan rencana relokasi jika dibutuhkan,” ujar Ali
Komisi D dalam hal ini terus mengawal segala kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir rob.
“Merupakan isu keamanan dan keselamatan publik. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja cepat dan tepat,” pungkas dia.
