www.hukumnasional.com.ǁJakarta,15 Agustus 2025- Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai program Manggarai Bersholawat merupakan langkah positif untuk membangun generasi muda yang lebih religius.
Namun, ia mengingatkan bahwa satu program saja tidak cukup untuk menghentikan tawuran yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Tidak ada satu program pun yang mampu berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran. Tawuran itu puncak dari persoalan sosial dan ekonomi yang lebih dalam,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, akar persoalan tawuran di Manggarai meliputi minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan.
“Penanganannya harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar meredam gejalanya,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Mujiyono juga mendorong agar pos pantau di Manggarai dan wilayah rawan tawuran lainnya beroperasi penuh 24 jam.
“Potensi tawuran bisa muncul kapan saja, apalagi di jam rawan seperti larut malam atau menjelang subuh,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai agar kegiatan piket di pos pantau bisa berjalan optimal.
“Petugas di pos pantau sering jadi pihak pertama yang melerai tawuran. Ini sangat membantu meminimalkan korban,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mujiyono menyarankan agar Manggarai Bersholawat diintegrasikan dengan program lain seperti pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Ia bahkan mencontohkan program di Jawa Barat yang memberikan pembinaan disiplin di barak militer kepada pelaku tawuran.
“Bibit tawuran antarwarga sering bermula dari tawuran antar sekolah. Pelakunya umumnya masih usia sekolah. Pembinaan sejak dini itu sangat penting,” kata Mujiyono.
Mujiyono menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, BUMN/BUMD, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah, hingga keluarga untuk bersama-sama mencegah tawuran.
Ia memastikan, Komisi A DPRD DKI akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pencegahan tawuran yang ada saat ini.
“Hasil evaluasi ini harus jadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan alokasi anggaran khusus untuk pencegahan tawuran di Jakarta,” tutupnya.
