www.hukumnasional.com.ǁJakarta,8 September 2025-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi isu terkait tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta.
Pramono mengatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan pihak DPRD DKI.
Ia menyebut, pada hari ini dewan akan menggelar rapat untuk membahas persoalan tersebut.
“Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu,” ujar Pramono usai peresmian Halte TransJakarta Jaga Jakarta di Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Namun, Pramono menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya terkait pemberian maupun besaran tunjangan rumah merupakan kewenangan DPRD DKI.
“Tentunya kewenangan, keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan lembaganya siap lebih transparan terkait gaji dan tunjangan anggota dewan.
Hal itu menanggapi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025) yang meminta keterbukaan gaji serta penghapusan tunjangan DPRD yang dianggap berlebihan.
Ima memastikan, gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan selama ini dikembalikan kepada masyarakat melalui kegiatan reses dan advokasi di daerah pemilihan masing-masing.
“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan apa yang kami dapat juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi, dan sebagainya,” kata Ima.
Ima menambahkan dirinya sejak periode pertama sudah mempublikasikan laporan gaji, tunjangan, dan keuangan pribadinya secara rutin.
Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas sekaligus membuka ruang kontrol publik.
“Saya sudah mem-publish sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai bulan ini. Jadi masyarakat bisa bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu,” ujarnya.
Meski demikian, Ima membuka kemungkinan adanya evaluasi terkait tunjangan DPRD.
Menurutnya, hal itu akan dibahas dalam rapat anggaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya. Nanti disesuaikan dengan PAD yang ada,” kata politikus PDIP itu.
